peraturan pemerintah tentang asn. 94/2021 tentang Disiplin PNS. peraturan pemerintah tentang asn

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2. 24. Instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja dalam satu minggu, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perpres ini paling lama satu tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan, yaitu pada tanggal 12 April 2023. 6705, jdih. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah. Penghargaan kepada PNS diatur dalam pasal 82 hingga 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sanksi tersebut berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan PNS itu sendiri. dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman disiplin bagi PNS termuat dalam PP No. T. 02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun. Jabatan Administrasi. Peraturan baru per tertanggal 28 Februari 2020 itu sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). U. Oleh: Drs. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021. kerangka regulasi dan pendanaan Pembangunan Integritas pegawai ASN ; CATATAN: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. id : 19 hlm. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Profesional dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Peluncuran. bahwa penilaian kinerja ASN diarahkan sebagai. 4. PPPK akan memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang sudah berstatus PNS. Penerbitan PP ini sekaligus memperkuat. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PP tentang Disiplin. diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. COM - Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu memiliki masa jabatan yang harus ditempuh sebelum akhirnya purna tugas. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN. Perjanjian kerja merupakan bagian. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian THR Dan Gaji Ke-13 Kepada ASN, Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023. YASONNA H. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan Hari Kerja Instansi Pemerintah, Jam Kerja Instansi Pemerintah, Hari Kerja Pegawai ASN, dan Jam Kerja Pegawai ASN dalam Peraturan Presiden. JAKARTA - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, terdapat aturan tentang cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tahun. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada. Home » Regulasi » Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017. download. Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala. Kategori Regulasi. Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 68 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Hukum dan undangan, 'anna Djaman SK No 025089 A PRESIDEN REPUETIK INEONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 123 Tahun 2017. E. Dalam perspektif UU ASN pemerintah. Anda bisa mendownload untuk mengetahui isi lengkap aturan terbaru ini. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. 14 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik. 53 Th 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil: 2010: download: 2. ABSTRAK: CATATAN:Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Tutup. Mencabut : PP No. Usulankebutuhan Pemda (sesuai kapasitasPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. ASN dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri. Merujuk pada Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) Peraturan Pemerintah No. Sebelum PP 94/2021 yang. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jakarta -. 14. memenuhi ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri. Jenis. Peraturan Pemerintah (PP). 14. Si Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2014 File: UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN-Kejaksaan-05-03-2014 f PENGERTIAN 1. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan P e merintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegaw a i Negeri S ipil (“PP 45/1990”), khususnya dalam Pasal 4 PP 45/1990 yang berbunyi: Tipe Dokumen. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. 99. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BKN diatur dengan Peraturan BKN. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur,. Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan pasal yang sebelumnya tidak diatur dalam PP 11 tahun 2017, kini beberapa. Pertimbangan PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah: bahwa untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jakarta -. Penerbitan PP ini sekaligus memperkuat reformasi birokrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian. JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih mematangkan skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) baru, Nusantara. 1/2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, mantan menteri dalam negeri itu mengatur ketentuan bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam mengawasi penegakan disiplin bagi PNS dan PPPK secara terus-menerus, termasuk saat pandemi Covid-19 ini. ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. JAKARTA, KOMPAS. PPK dan PyB dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi; b. Kepastian kesejahteraan selama usia pensiun ini pula yang membuat ketiga profesi tersebut sangat diminati di Tanah Air. 19. PP ini mencabut PP Nomor 63 Tahun 2021. Salah satu isi aturannya PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang. 175, TLN No. Permen PAN & RB No. 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik JAKARTA, KOMPAS. Jakarta Selatan, Kominfo - Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2024 sudah semakin dekat. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787 ); 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yuk kenali pengertian ASN, tugas, hingga gaji yang diterima. Aturan pelarangan selingkuh ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 5. JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. B. 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selengkapnya silahkan download dan baca PP Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian THR Dan Gaji Ke13 Kepada ASN, Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perpres Nomor 38 Tahun 2020 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4. data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. SETNEG. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun. Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA. Bedanya PPPK tidak akan mendapat tunjangan pensiun seperti para PNS. Baca Juga : PP 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS. 1 PENGANTAR. f. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah d engan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri. Bentuk. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam keterangan. JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 4. Pasal 4. Peraturan Kepala BKN. E. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri. 02 Februari 2021. Pertimbangan PP 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran. 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen. Tipe Dokumen. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004. TRIBUNSUMSEL. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKN;. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kategori Regulasi. Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Launching Core Values dan Employer Branding ASN, secara virtual, Selasa (27/07). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasal 14 Peraturan Pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) Dan Gaji Ketiga Belas Kepada ASN (Aparatur Negara), Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Download/unduh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Perpres ini mencabut Keppres Nomor 58 Tahun 1964, Keppres Nomor 24 Tahun 1972, dan Keppres Nomor 68 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4578); 11. 176. Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. Ketentuan lebih lanjut mengenai korps profesi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan. ASN atau Aparatur Sipil Negara adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun batas maksimal usia penugasan setiap ASN berbeda-beda. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. 20. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Judul. (3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan. Ada hal baru dalam peraturan atau PP tentang Pemberian THR Dan Gaji Ke-13 Kepada ASN tahun 2023 ini yang dikhususkan untuk. id – Dikutip dari laman resmi tweeter kempanrb, bahwa Kementerian PANRB mengeluarkan Surat Edaran Menpan RB No 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri. 2. Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan Manajemen PNS yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan. Tidak hanya sampai tahap pengadaan, UU ASN juga mengatur mengenai kompetensi, hak menerima gaji, sampai ke penghargaan teruntuk PPPK yang. Berita; Siaran Pers; Pengumuman; Statistik PNS; Akuntabilitas Kinerja. Judul. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik. Bentuk Singkat. Ilustrasi PNS. Ada 3 jenis pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) sebagai berikut: 1. 2. Selain mengatur tentang Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS, PP tersebut juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Unduh file pdf peraturan ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang klasifikasi, kode, dan syarat jabatan pelaksana. Mencabut. Peraturan Pemerintah. sosial kultural sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain rincian gaji yang harus di atur oleh peraturan pemerintah, pada pasal 79 juga menyebutkan bahwa pembayaran gaji dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. 29.